Peran penjaga pantai Banten atau dikenal dengan Balawitsa (Badan Penyelamat Wisata Tirta) dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mendongkrak kemajuan sektor wisata di Banten.
Sayangnya dua lembaga ini masih belum mendapatkan perhatian serius terutama dari segi kesejahteraan karena Balawista dan HPI hanya mengandalkan penghasilannya dari belas kasih pengelola wisata dan wisatawan.
Mengingat Balawista dan HPI sangat penting dalam elemen penentu keberhasilan Sapta Pesona, konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah destinasi, maka mahasiswa yang tergabung dalam Magsiter Ilmu Komunikasi Untirta angkatan tiga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota menganggarkan honor untuk HPI dan Balawista.
Dorongan mahasiswa pasca komunikasi Untirta itu terungkap dalam Focus Group Discusion (FGD) bertema ‘Membangun Masyarakat Sadar Wisata’ di Lokasi Wisata Waruwangi Kabupaten Serang, Sabtu 23 Oktober 2021.
FGD ini menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Banten, Agus setiawan, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong Sumedi, Dr. Rd. Nia Kania Kurniawati, M.Si, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Pascasarjana, Dosen Megister Ilkom Dr Yoki Yusanto, dan perwakilam jurnalis Nana Sutisna Amdan.
“FGD ini digelar dengan harapan bisa menghasilkan grand desain pengembangaan pariwiata Banten,” kata Dr Yoki Susanto.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparda) Banten Agus Setiawan mengungkapkan, Disparda membantu Gubernur dalam pengembangan destinasi, industri ekraf, pemasaran ekraf.
“Ini tertuang dalam visi misi Gubernur tahun 2017-2022 yaitu mewujudkan Banten yang maju, mandiri berdaya saing, dan beralakul kariman,” katanya.
Kata Agus target wisata Banten ke depan adalah bagaimana kunjungan wisata ke Banten akan maksimal sehingga banyak barang dan jasa yang dijual warga banten.
“Di masa pandemi ini, program wisata tidak sejalan dengan program pemerintah yang memberlakukan prokes. Makanya wisata Banten terdampak,” jelasnya.
Agus mengajak agar menyikapi pandemi dengan positif. “Sikapi bahwa ini merupakan tantangan dan kesempatan buat pelaku wisata untuk meningkatkan kualitas sumber daya wisata,” ajaknya.
Kata Agus, selama pandemi sumber daya wisata menyesuaian dengan standar prokes di antaranya dengan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability).
“Di Banten sudah ada 213 lokasi wisata yang tersertifikasi CHSE. Ke depan akan semakin banyak lagi yang terserifikasi.”
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong Sumedi menyatakan, bicara wisata di banten sangat luar biasa.
“Potensi Banten tidak kalah dengan Bali. Misal garins pantai Banten itu terpanjang dan kalau diluruskan 500 km dari tangerang hingga Banten Selatan,” kata Gembong.
Gembong optmis Banten bisa menghasilkan devisa bagi Banten jika dikelola dengan baik.
Namun demikian Gembong menyanagkan karena Dinas Pariwisata seolah-olah hanya jadi dinas pelengkap saja karema anggarannya kecil. “Anggaran untuk Disparda Banten hanaya 52 Miliar per tahun. Ini sangat kecil jika melhat program garapan wisata Banten yang luas,” katanya.
Sementara itu, Dr Rd Nia Kania dalam kesempatan ini berbagai pengalman bagaimana wisata di sejumlah belahan dunia sperti Jepang dan Belanda maju pesat arena komunikasi antar budayanya tidak menemui kendala.
“Jepang dan Belanda mempunyai wisata local yang mendunia karena mereka mampu meyakinkan wisatawan akan keagungan budayanya. Wisata di Banten juga bisa berkembang dengan kerjasama pentahelix,” kata Nia Kania.
Narasumber lainnya Nana Sutisna Amdan, jurnalis senior di Banten mengungkap sejumlah persoalan klasik di dunia wisata Banten seperti tiket yang mahal, keamanan yang minim, dan fasilitas yang belum baik.
“Imej buruk wisata Banten akan bisa hilang jika semua pihak terlibat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan wisata,” kata Nana.
Dalam FGD ini, hadir pula Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, sejumlah dosen Untirta, perwakilan Balawista Serang, HPI Banten, dan pelaku wisata lainnya di Banten.
*Disadur lengkap dari laman Banten Raya
