Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Pasca Sarjana Untirta menggelar Kuliah Pakar di Kampus 1 Untirta, Pakupatan, Kota Serang, Senin (5/12).
Kegiatan dengan tema Komunikasi Politik, Perempuan, dan Pilkada Serentak 2024 itu, menghadirkan pembicara Mantan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik / Akademisi Untirta Leo Agustino.
Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi (Himmikom) Untirta, Nana Sutisna mengatakan, kegiatan diselenggaran dengan narasumber yang ahli dibidangnya dan dihadiri ratusan peserta, baik Mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Untirta dan masyarakat umum.
“Ini adalah kegiatan yang ketiga, pertama Kuliah Pakar Kepariwisataan, kedua Workshop Publik Relation (PR) yang diselenggarakan di kampus Sindangsari, dan yang ketiga ini kembali Kuliah Pakar dengan menghadirkan Mantan Walikota Tangerang Selatan yakni Airin Rachmi Diany,” katanya.
Ketua Prodi Mikom Pasca Sarjana Untirta, Rd. Nia K Kurniawati mengatakan, Untirta memiliki visi dan misi menuju kampus global. Maka pihaknya terus menyelenggarakan kegiatan dengan menghadirkan para pemangku kebijakan.
Dengan begitu diharapkan, pemikiran mahasiswa terus berkembang dan memiliki jiwa kritis, dan bisa memberikan saran dan masukan untuk pembangunan daerah.
“Setelah dua tahun terkena Pandemi Covid-19 kita hanya bisa menyelenggarakan kegiatan secara online. Ini adalah kegiatan offline ketiga di tahun ini semoga kegiatan lainnya bisa berjalan lancar,” terangnya.
“Kemudian kita sudah beberapa kali mengundang para pemangku kebijakan seperti Gubernur Banten Wahidin Halim saat itu, dan beberapa kepala daerah lain yang ada di Banten. Kami ingin mahasiswa bisa lebih kritis, dan bisa bertanya langsung kepada mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Airin Rachmi Diany mengatakan, stigma masyarakat terhadap perempuan cenderung terus mengalami perubahan. Dulu kala stigma perempuan adalah seorang yang lemah, lambat dan tidak independen. Stigma inilah yang menganggap perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.
Namun seiring perkembangan, stigmanya berubah menjadi mandiri, tidak tergantung dan cepat. Bahkan stigma ke depan perempuan harus bisa adaptif, inovatif dan jadi referensi utama kebijakan.
“Perempuan harus bisa mengalahkan stigma apalagi dalam berpolitik. Perubahan stigma ini dibuktikan dengan empat dari delapan kepala daerah yang ada di Banten adalah seorang perempuan,” paparnya.
